PKS Belum Wacanakan Pengajuan Hak Interpelasi

JAKARTA--MI: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Shiddiq, mengatakan partainya belum membahas soal usulan penggunaan hak interpelasi untuk mempertanyakan sikap pemerintah mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum membahas masalah interpelasi, seperti yang digulirkan Partai Golkar. Itu merupakan hak politik Partai Golkar untuk minta hak interpelasi," katanya di Jakarta, Selasa (31/.

Ia menilai persoalan antara Indonesia dan Malaysia telah mengusik psikologis masyarakat Indonesia sehingga masyarakat tidak mau bangsanya dilecehkan oleh negara lain, seperti Malaysia.

Namun, untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Malaysia perlu adanya kesepakatan antara kedua negara mengenai batas laut di daerah perbatasan yang diklaim dan melakukan komponen kontrol terhadap wilayah perbatasan.

"Jadi, saya kira kita (sesama bangsa Indonesia) tidak perlu meributkan masalah perlu atau tidaknya hak interpelasi. Yang terpenting saat ini, permasalahan Indonesia-Malaysia bisa diselesaikan," kata Mahfudz yang juga sebagai Ketua Komisi I DPR RI.

Menurut dia, Indonesia perlu meningkatkan posisi tawar kepada Malaysia. Namun, DPR dan pemerintah serta masyarakat harus solid untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Kalau tidak solid, maka akan ditertawakan oleh Malaysia," katanya. Dia menambahkan PKS melihat hak interpelasi belum relevan dilakukan saat ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan partainya mendorong penggunaan hak interpelasi anggota DPR untuk mempertanyakan kepada pemerintah terkait persoalan dengan Malaysia. "Kita (Partai Golkar) mendorong penggunaan hak interpelasi kasus Malaysia ini," kata Ade Komarudin.

Menurut dia, partainya membebaskan para anggotanya untuk ikut mengajukan hak tersebut. Ia mengatakan hak tersebut digunakan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa. Berbagai persoalan dengan Malaysia selama ini telah melukai harkat dan martabat bangsa.

"Fraksi Partai Golkar DPR menilai alasan interpelasi ini lebih pada soal harkat dan martabat serta kedaulatan negara yang tidak boleh dilecehkan oleh negara manapun di dunia," kata Ade.

Ade Komarudin menambahkan, upaya pemerintah dalam menangani masalah Malaysia, tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah, tanpa ada solusi yang konkret.

Ade mengaku mendapatkan data selama ini pemerintah Indonesia telah sepuluh kali mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia. Namun, kata Ade, pernyataan Perdana Menteri Malaysia Najib terkesan seolah-olah tidak menggubrisnya.

"Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menangani masalah perbatasan, ekonomi, dan kebudayaan dengan Malaysia. Jadi, perlu tindakan konkret untuk menjawab keraguan rakyat tentang nasionalisme pemerintah," katanya.

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/